Konsep Keadilan Hammurabi: Hukum Mata Ganti Mata dan Relevansinya Hari Ini

Ribuan tahun lalu, di dataran subur Mesopotamia, sebuah peradaban megah berkembang di bawah panji Raja Hammurabi dari Babilonia. Warisan terbesar yang ditinggalkannya bukanlah piramida atau taman gantung, melainkan sekumpulan hukum tertulis yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Diukir pada tiang batu diorite hitam setinggi 2,25 meter, kode ini bukan sekadar catatan peraturan, melainkan sebuah pernyataan monumental tentang keadilan, yang paling terkenal dengan prinsipnya: "mata ganti mata, gigi ganti gigi" atau Lex Talionis.

Mengenal Kode Hammurabi dan Prinsip Lex Talionis

Kode Hammurabi, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1754 SM, adalah salah satu kodifikasi hukum tertulis tertua dan terlengkap yang pernah ditemukan. Berisi 282 pasal, hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, perkawinan, hak milik, hingga kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur masyarakat yang kompleks, memastikan ketertiban, dan menegakkan keadilan di seluruh kerajaannya.

Inti dari sistem keadilan Hammurabi adalah prinsip Lex Talionis, sebuah frasa Latin yang berarti "hukum pembalasan setimpal" atau "hukum yang sejenis". Secara harfiah, prinsip ini berarti hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jika seseorang menyebabkan cedera pada orang lain, ia akan menerima cedera yang setara sebagai balasannya. Contoh-contoh terkenal meliputi:

• "Jika seorang bangsawan merusak mata seorang bangsawan lain, mata orang itu harus dirusak."
• "Jika seorang bangsawan mematahkan tulang seorang bangsawan lain, tulang orang itu harus dipatahkan."

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan Lex Talionis dalam Kode Hammurabi tidak selalu literal atau universal. Keadilan Hammurabi sangat dipengaruhi oleh hierarki sosial. Hukuman seringkali bervariasi tergantung pada status sosial korban dan pelaku (bangsawan, orang merdeka, atau budak). Misalnya, jika seorang bangsawan merusak mata seorang rakyat jelata, ia mungkin hanya diwajibkan membayar denda, bukan kehilangan matanya sendiri.

Konteks Sosial dan Tujuan Hukum Hammurabi

Kode Hammurabi muncul dalam masyarakat yang sangat terstruktur. Babilonia adalah kerajaan yang kuat, bergantung pada pertanian dan perdagangan, dan memerlukan sistem hukum yang kuat untuk menjaga stabilitas. Tujuan utama Hammurabi dalam menciptakan kode ini adalah:

1. Menegakkan Keadilan Ilahi: Hammurabi mengklaim hukumnya berasal dari dewa Shamash, dewa keadilan, memberikan legitimasi dan otoritas moral pada setiap pasal.
2. Mencegah Anarki: Dalam masyarakat tanpa hukum yang kuat, kekerasan pribadi dan dendam kesumat bisa merajalela. Lex Talionis membatasi pembalasan, memastikan hukuman tidak melampaui kejahatan awal.
3. Melindungi yang Lemah: Meskipun ada perbedaan kelas, kode ini berupaya memberikan perlindungan bagi janda, yatim piatu, dan orang-orang yang lebih rentan terhadap eksploitasi.
4. Standardisasi Hukum: Sebelum kode ini, hukum mungkin bervariasi di berbagai kota atau wilayah. Kode Hammurabi menciptakan standar hukum yang berlaku di seluruh kekaisaran.

Relevansi Hari Ini: Dari Mesopotamia hingga Sistem Keadilan Modern

Meskipun lebih dari 3.700 tahun telah berlalu, Kode Hammurabi, khususnya prinsip Lex Talionis, memiliki relevansi yang mengejutkan dalam membentuk dan memahami sistem keadilan modern.

1. Fondasi Hukum Tertulis dan Rule of Law

Hammurabi adalah salah satu pelopor gagasan bahwa hukum harus tertulis dan diumumkan kepada publik. Ini adalah langkah fundamental menuju konsep Rule of Law, di mana semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum yang sama. Meskipun hukum Hammurabi masih membedakan berdasarkan kelas, upaya kodifikasinya meletakkan dasar bagi sistem hukum yang lebih transparan dan dapat diprediksi.

2. Prinsip Proporsionalitas dalam Hukuman

Esensi Lex Talionis bukanlah kekejaman, melainkan proporsionalitas – ide bahwa hukuman harus sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini tetap menjadi pilar dalam sistem hukum modern. Meskipun kita tidak lagi menerapkan "mata ganti mata" secara harfiah, pengadilan modern berusaha menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan beratnya kejahatan. Hukuman penjara, denda, atau kerja sosial seringkali diukur berdasarkan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat.

3. Deterensi dan Pencegahan Kejahatan

Ancaman hukuman yang setimpal dalam Kode Hammurabi berfungsi sebagai deteren yang kuat untuk mencegah kejahatan. Konsep ini masih relevan; banyak sistem hukum modern percaya bahwa hukuman yang tegas dapat mencegah individu melakukan tindak kriminal.

4. Kritik dan Evolusi Keadilan

Tentu saja, penerapan Lex Talionis secara harfiah di era modern akan dianggap barbar dan melanggar hak asasi manusia. Sistem keadilan modern telah berevolusi melampaui retribusi murni. Kita kini menekankan aspek-aspek seperti:

• Rehabilitasi: Upaya untuk memperbaiki pelaku dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat.
• Keadilan Restoratif: Fokus pada pemulihan kerugian korban dan masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku.
• Hak Asasi Manusia: Perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan.
• Presumption of Innocence: Asumsi bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Dalam konteks ini, Hammurabi menjadi pengingat akan permulaan perjalanan panjang menuju keadilan, sebuah perjalanan yang telah menyaksikan pergeseran dari pembalasan pribadi menuju sistem hukum yang lebih kompleks, manusiawi, dan holistik.

Kesimpulan

Kode Hammurabi dan prinsip "mata ganti mata"-nya adalah cerminan dari upaya peradaban kuno untuk menciptakan ketertiban dari kekacauan, dan keadilan dari arbitrase. Meskipun metodenya mungkin terlihat keras di mata modern, kode ini meletakkan dasar bagi banyak prinsip hukum yang kita hargai hari ini: hukum tertulis, proporsionalitas dalam hukuman, dan pentingnya sistem hukum yang terstruktur. Warisan Hammurabi mengingatkan kita bahwa pencarian keadilan adalah upaya berkelanjutan, yang terus berkembang seiring dengan nilai-nilai dan pemahaman manusia tentang moralitas dan hak asasi.